Anggaran Dasar IASII

Date June 18, 2026 Author By Sekretariat IASII Category Sekretariat

ANGGARAN DASAR IKATAN AUDIT SISTEM INFORMASI INDONESIA

P E M B U K A A N

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam wujud penyelenggaraan Sistem Informasi semakin meningkat dan meluas di dalam kehidupan masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintahan, sehingga selain dapat diperoleh kemaslahatan yang sebesar-besarnya perlu diimbangi dengan keseimbangan antara beban dan resiko untuk menanggulangi kemudaratan yang terjadi. Karena salah satu upaya yang harus ditingkatkan adalah penyelenggaraan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, maka pemasyarakatan pemahaman tentang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi dan pembangunan serta pembinaan profesi pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi harus dimantapkan.

Upaya-upaya untuk pemasyarakatan pemahaman dan pemantapan profesi pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi ini perlu dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan, serta harus mendapat dukungan masyarakat yang luas. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibentuklah organisasi Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia, sebagai wadah untuk menghimpun para pakar, peneliti, praktisi, pemerhati dan peminat bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi.

Sesuai dengan maksud pembentukannya tersebut, Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia menyelenggarakan organisasinya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan berikut :

BAB I

NAMA, SIFAT, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 1

N A M A

Organisasi ini merupakan suatu PERKUMPULAN yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan nama Ikatan Komunitas Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengamanan Sistem Informasi Indonesia, yang disebut juga Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia, dan disingkat sebagai IASII.

Pasal 2

S I F A T

1. IASII merupakan organisasi non-Pemerintah yang independen, bersifat nirlaba dan non-partisan.

2. Dalam melaksanakan kegiatannya, IASII akan menggunakan prinsip-prinsip Tata-Kelola Yang Baik (Good Governance).

Pasal 3

K E D U D U K A N

1. IASII berkedudukan di Jakarta Indonesia.

2. IASII dapat membentuk perwakilan di Provinsi lain di Indonesia, sebagai bagian dari IASII sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 4

J A N G K A W A K T U P E N D I R I A N

IASII didirikan di Jakarta pada tanggal Satu bulan Juni Tahun Dua Ribu Empat (01-06-2026), untuk waktu yang tidak ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

T U J U A N

Tujuan IASII adalah untuk menghimpun dan menggalang masyarakat yang peduli dan yang berkepentingan dengan terselenggaranya pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, sebagai upaya untuk mendorong tumbuhnya tata-kelola yang baik dalam pemanfaatan sistem informasi, pada sektor publik, entitas usaha dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 6

K E G I A T A N

Untuk mencapai tujuan tersebut IASII akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan masyarakat yang paham dan peduli tentang peranan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi dalam menegakkan tata-kelola yang baik dari setiap penyelenggaraan sistem informasi yang berdukungan Teknologi Informasi, melalui program sosialisasi yang memanfaatkan semua media komunikasi, dan menjaring keanggotaan yang seluas-luasnya.

2. Meningkatkan layanan kepada anggota berupa penyelenggaraan berbagai kegiatan edukasi dan diseminasi informasi melalui program pelatihan, lokakarya, seminar dan temu-anggota, serta menerbitkan bulletin organisasi, mengelola situs-elektronis dan menyelenggarakan mailing-list anggota.

3. Mengembangkan penelitian dan pengkajian untuk perumusan dan penerapan strategi dan kebijakan nasional di bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, serta memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam pembenahan standar-standar pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan dan atau standar profesi pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan di Indonesia.

4. Mengembangkan gagasan, melakukan langkah-langkah persiapan aspek legalitas, kelembagaan, teknis dan administratif, dan pada waktunya akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sertifikasi profesi pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi dan penetapan akreditasi atas lembaga pendidikan dan pelatihan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, yang berlaku dan diakui secara nasional.

5. Mengidentifikasi dan menggali sumber daya yang tersedia di Pemerintahan, komunitas usaha dan masyarakat, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi.

6. Menjalin hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan sejalan dengan tujuan organisasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

7. Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung dan sejalan dengan tujuan organisasi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III

K E A N G G O T A A N

Pasal 7

A N G G O T A

1. Keanggotaan IASII terdiri dari :

a. Anggota pendiri

b. Anggota biasa

c. Anggota muda

d. Anggota kehormatan

e. Anggota institusi

2. Anggota pendiri adalah anggota individu yang mendeklarasikan pembentukan IASII untuk pertama kalinya.

3. Anggota biasa adalah anggota individu yang terdiri dari para pakar, peneliti, praktisi, pemerhati dan peminat bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi dan bidang-bidang profesi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan dan atau penyelenggaraan sistem informasi.

4. Anggota muda adalah anggota individu yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan yang memilih dan disetujui oleh organisasi sebagai status pemula.

5. Anggota kehormatan adalah anggota individu yang karena reputasi dan atau posisi jabatannya diusulkan, disepakati dan diangkat secara khusus oleh organisasi sebagai status kehormatan.

6. Anggota institusi adalah badan hukum yang diwakili oleh dua individu, dari organisasi non-pemerintah, entitas usaha dan asosiasi usaha sejenis, institusi pendidikan, asosiasi profesi, dan badan hukum lainnya yang terkait dengan bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi.

7. Mekanisme dan syarat-syarat keanggotaan ditentukan di dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Pasal 8

H A K A N G G O T A

1. Setiap anggota mempunyai hak untuk :

a. Mengikuti Rapat Anggota

b. Mengikuti semua kegiatan organisasi

c. Mengeluarkan pendapat, mengajukan saran atau pertanyaan, baik lisan maupun tertulis kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus

2. Hanya anggota pendiri, anggota biasa dan anggota institusi yang mempunyai hak pilih dan hak dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan Badan Otonom, dengan ketentuan bahwa setiap anggota pendiri, anggota biasa dan anggota institusi (walaupun diwakili dua orang) hanya mempunyai satu hak suara.

3. Anggota pemula tidak mempunyai hak pilih tetapi berhak dipilih hanya untuk menjadi anggota Badan Otonom saja.

4. Anggota kehormatan tidak mempunyai hak pilih tetapi dapat diminta untuk ditunjuk langsung menjadi anggota Badan Pengawas.

Pasal 9

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota wajib menjaga reputasi dan integritas profesional yang dimilikinya serta menyebarluaskan pemahaman tentang peranan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi di lingkungan hidupnya dan atau lingkungan kerjanya secara bertanggung jawab.

2. Setiap anggota wajib bekerja sama dengan anggota lainnya, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan profesi pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, dan bersedia memikul bagian tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

3. Setiap anggota wajib menyelesaikan pembayaran iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

4. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi citra organisasi, melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik keanggotaan, serta peraturan yang dikeluarkan oleh IASII.

BAB IV

O R G A N I S A S I

Pasal 10

Organisasi IASII terdiri dari :

1. Rapat Anggota

a. Rapat Anggota merupakan otoritas tertinggi organisasi yang terdiri dari seluruh anggota pendiri, anggota biasa, anggota pemula, anggota kehormatan dan wakil dari anggota institusi IASII.

b. Untuk pembentukan organisasi, Rapat Anggota pertama kali terdiri dari para anggota pendiri.

2. Dewan Pengawas

a. Dewan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota.

b. Dewan Pengawas merupakan representasi dari Rapat Anggota yang bertugas mengawasi Dewan Pengurus dalam mengelola organisasi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua keputusan Rapat Anggota, serta mengawasi ketaatan anggota terhadap Kode Etik keanggotaan IASII.

3. Dewan Pengurus

a. Dewan Pengurus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota.

b. Dewan Pengurus merupakan lembaga eksekutif tertinggi di dalam organisasi IASII yang mengelola organisasi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan Rapat Anggota

4. Sekretariat IASII

a. Sekretariat IASII merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan bertugas mengelola kegiatan operasional dan administrasi organisasi sehari-hari.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dibantu oleh Kepala-kepala Bidang yang memimpin bidang-bidang kegiatan antara lain, tetapi tidak terbatas hanya untuk bidang keuangan, keanggotaan, hubungan masyarakat, dan program.

c. Kepala Sekretariat dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus setelah mendengarkan pendapat dari anggota-anggota pendiri, sedangkan Kepala-kepala Bidang dipilih dan diangkat oleh Kepala Sekretariat setelah mendengarkan pendapat dari Dewan Pengurus.

d. Sekretariat dibawah penyeliaan Wakil Ketua Dewan Pengurus IASII.

5. Badan-badan Otonom

a. Badan Otonom merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertugas mengelola kegiatan utama organisasi secara otonom, yang mencakup kegiatan operasional dan administrasi Badan Otonom tersebut.

b. Badan Otonom dibentuk sesuai dengan tujuan organisasi, berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang khusus diselenggarakan untuk maksud pembentukan Badan Otonom tersebut, antara lain tetapi tidak terbatas hanya untuk Akreditasi Kelembagaan dan Edukasi, Sertifikasi Profesi, Standar Audit, Riset, dan Publikasi.

c. Kepala Badan Otonom dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus setelah mendengarkan pendapat dari para anggota pendiri.

d. Setiap Badan Otonom dibawah penyeliaan seorang Anggota Dewan Pengurus secara tetap.

6. IASII Daerah

a. IASII Daerah merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang Koordinator, yang melakukan koordinasi keanggotaan dan kegiatan IASII di daerah, selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang berkedudukan di ibukota Provinsi.

b. Pembentukan suatu IASII Daerah dikukuhkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Anggota biasa, sedangkan Koordinator IASII Daerah dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus setelah mengetahui aspirasi para anggota yang berlokasi di daerah tersebut.

c. Semua IASII Daerah dibawah penyeliaan Ketua Dewan Pengurus.

BAB V

R A P A T

Pasal 11

1. Rapat Anggota biasa

Rapat Anggota biasa diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

2. Rapat Anggota luar biasa

Rapat Anggota luar biasa diadakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya permintaan tertulis dari seluruh anggota pendiri atau Dewan Pengawas atau Dewan Pengurus atau lebih dari setengah jumlah anggota yang memiliki hak suara.

3. Pemberitahuan dan agenda rapat

a. Dewan Pengurus akan memberitahukan setiap anggota mengenai tanggal, tempat dan agenda rapat, paling lambat 2 ( dua ) minggu sebelum penyelenggaraan rapat.

b. Setiap anggota berhak untuk mengusulkan perubahan agenda rapat, asal saja usulan tersebut dinyatakan secara tertulis dan diterima 10 ( sepuluh ) hari sebelum penyelenggaraan rapat, dan usulan itu disetujui oleh Dewan Pengurus.

c. Tidak diperkenankan pembahasan diluar agenda rapat yang telah ditetapkan, kecuali dan khusus untuk Rapat Anggota biasa, perubahan agenda diminta oleh lebih dari setengah anggota yang memiliki hak suara yang hadir atau yang mendapat kuasa.

4. Kuorum

a. Rapat Anggota hanya akan dilaksanakan jika telah memenuhi kuorum yang ditetapkan yakni lebih dari setengah jumlah anggota yang memiliki hak suara hadir atau memberikan kuasa untuk menghadiri rapat.

b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka pimpinan rapat dapat mengundurkan rapat untuk waktu 1 ( satu ) jam. Setelah waktu pengunduran rapat selesai maka rapat hanya dapat dilaksanakan jika sedikitnya ¼ ( satu per empat ) jumlah anggota yang memiliki hak suara hadir atau memberikan kuasa untuk menghadiri rapat.

5. Hak suara

a. Anggota pendiri dan anggota biasa memiliki satu hak suara dalam Rapat Anggota.

b. Anggota institusi hanya memiliki satu hak suara walaupun boleh diwakili oleh 2 ( dua ) orang peserta Rapat Anggota.

c. Setiap anggota dapat memberikan kuasa kepada anggota lainnya, dengan ketentuan bahwa satu anggota hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota lainnya, dan hal tersebut dibuktikan dengan surat kuasa tertulis.

d. Seorang anggota dapat kehilangan hak suara akibat terkena sanksi karena melanggar ketentuan yang ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga.

6. Pemimpin rapat

a. Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus, yang dalam hal berhalangan dapat dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Penurus.

b. Dalam hal baik Ketua maupun Wakil Ketua Dewan Pengurus berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Pengurus yang disepakati oleh Anggota Dewan Pengurus lainnya.

c. Dalam hal-hal yang memerlukan independensi pimpinan rapat, rapat dapat dipimpin oleh seorang anggota yang memiliki hak suara, yang hadir dan dipilih dalam Rapat Anggota.

BAB VI

PENDANAAN, TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 12

P E N D A N A A N

1. Sumber dana IASII terdiri dari :

a. Donasi khusus anggota pendiri

b. Iuran anggota, kecuali anggota kehormatan

c. Bantuan, hibah atau donasi yang tidak mengikat

d. Usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Donasi khusus anggota pendiri ditetapkan jumlah dan cara penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan diantara anggota pendiri.

3. Iuran anggota ditetapkan di dalam Rapat Anggota berdasarkan alternatif-alternatif yang diusulkan oleh Dewan Pengurus.

4. Dana yang dimiliki IASII harus dikelola secara transparan dan bertanggungjawab, serta digunakan hanya untuk kepentingan yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Pasal 13

TAHUN BUKU

Tahun Buku organisasi mencakup periode yang dimulai pada 1 ( satu ) Januari sampai dengan 31 ( tiapuluh satu ) Desember setiap tahunnya.

Pasal 14

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Dewan Pengurus harus menyusun Laporan Keuangan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

2. Laporan Keuangan yang disusun oleh Dewan Pengurus akan diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas berdasarkan usulan Rapat Anggota.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 15

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar organisasi hanya dapat dilakukan di dalam rapat anggota yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang memiliki hak suara dan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan anggota pendiri harus disetujui oleh seluruh anggota pendiri.

Pasal 16

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan di dalam Rapat Anggota biasa yang telah mencantumkan acara perubahan tersebut dalam agenda rapat.

Pasal 17

PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota luar biasa yang khusus diselenggarakan untuk maksud itu dan dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga ) jumlah anggota yang memiliki hak suara, termasuk semua anggota pendiri, dan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut, dan semua anggota pendiri.

2. Sisa kekayaan hasil pembubaran organisasi hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha social yang mempunyai tujuan yang sejalan dengan tujuan IASII.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan khusus yang semuanya itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juni 2004

RAPAT ANGGOTA IASII 2004

Pimpinan Sidang

ttd.

Teuku Radja Sjahnan - Ketua Rapat

Chandra Yulistia - Wakil Ketua Rapat I

Arief Gaffar - Wakil Ketua Rapat II

Ichyar Musa - Sekretaris

Novis Pramantyabudi - Wakil Sekretaris